Problem pengangguran masih menjadi PR besar bagi pemerintah di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Padahal, pengangguran berkorelasi positif dengan kemiskinan. Sedangkan kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu berbagai kerawanan sosial, sekaligus menjadi indikator minimnya tingkat kesejahteraan. Disisi lain berbagai jurus pemerintah Indonesia keluarkan untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Salah satunya di kabupaten Sumedang yang mana pada faktanya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang saat ini mencapai 6,16 persen dari total angkatan kerja sebanyak 638.230 orang. Dan dari angka tersebut pemerintah kabupaten Sumedang terus berupaya menurunkannya melalui berbagai terobosan. Dengan itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang, Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah penyelenggaraan job fair. Dan untuk mendukung pelaksanaan job fair agar lebih efektif, Disnakertrans Sumedang juga mulai mengembangkan sistem berbasis digital melalui aplikasi Si Ketan (Sistem Informasi Ketenagakerjaan). “Ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama membuka lowongan melalui aplikasi Si Ketan. Sehingga para pencari kerja bisa memanfaatkan lowongan tersebut kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke lokasi,” ujarnya.(Sumedang.radarbandung.id 19/09/25).
Dari fakta diatas kita bisa ketahui bahwa memang berbagai jurus pun sudah dilakukan. Namun, tampaknya, dari rezim ke rezim pengangguran terus jadi problem warisan dan sulit dituntaskan, bahkan hingga sekarang. Karena yg disayangkan evaluasi atas kebijakan atau upaya yang dilakukan tidak pernah sampai kepada akar permasalahan. Terkait Job Fair Digital salah satunya kalau kita cermati hal itu tidak terlepas dengan berbagai kendala yang akan dihadapi. Kendala job fair digital itu sendiri bisa meliputi masalah teknis dan koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat dan literasi digital pada kandidat maupun perusahaan, interaksi tatap muka yang tidak tergantikan, serta sulitnya menilai kemampuan kandidat secara komprehensif, ditambah lagi risiko distraksi di lingkungan virtual yang dapat mengganggu konsentrasi. Dan semua kendala tersebut bisa menjadi sebuah problem yang perlu sebuah penyelesaian juga karena kalau dibiarkan akan menghambat proses pelamaran ataupun penerimaan kerja itu sendiri.
Terkait hal itu sebenarnya Islam mempunyai solusi tuntas untuk menyelesaikan problem pengangguran. Sebelumnya akan dipahami bahwa dalam Islam, pemimpin atau negara menempatkan diri sebagai pengurus dan penjaga. Kepemimpinan dalam Islam pun kental dengan dimensi ruhiyah karena keberadaannya adalah sebagai khalifah pengganti Rasulullah yang bertanggung jawab menegakkan syariat Allah secara kaffah. Dengan itulah pemimpin dalam Islam menjalankan tugasnya sebagai pengurus dan penjaga umat, yakni menjadi pelayan dan penjaga satu per satu dari mereka. Hingga ter tunaikanlah semua hak syar’i-nya sebagai rakyat, baik kesejahteraan lahir maupun batinnya, juga keselamatan dunia maupun akhirat nya.
Dan pengurusan rakyat (ri’âyah) itu dilakukan dengan siyâsah (politik) yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Shahîh Muslim. Ri’âyah atau siyâsah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariat, serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Adanya dimensi akhirat pada kepemimpinan Islam membuat seorang penguasa akan takut jika zalim dan tidak adil kepada rakyat. Mereka akan berusaha maksimal mengurus dan mensejahterakan rakyat dengan jalan menerapkan syariat Islam sebagai tuntunan kehidupan.
Ajaran Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dimulai dari mewajibkan seorang laki-laki untuk bekerja. Namun, hal ini tentu butuh support system dari negara, berupa sistem pendidikan yang memadai sehingga seluruh rakyat khususnya laki-laki memiliki kepribadian Islam yang baik sekaligus skill yang mumpuni.
Pada saat yang sama, negara pun wajib menyediakan lapangan kerja yang halal serta suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berusaha. Caranya tidak lain dengan membuka akses luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal, dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, apalagi asing. Termasuk mencegah berkembangnya sektor non riil yang kerap membuat mandek, bahkan hancur perekonomian negara. Sektor-sektor yang potensinya sangat besar, seperti pertanian, industri, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya akan digarap secara serius dan sesuai dengan aturan Islam. Pembangunan dan pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara sesuai dengan potensinya. Dengan itu Insyaallah bisa dipastikan angka pengangguran bisa dihapuskan.
Selain itu negara juga akan menerapkan politik industri yang bertumpu pada pengembangan industri berat. Hal ini akan mendorong perkembangan industri-industri lainnya hingga mampu mencerap ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah ruah dengan kompetensi yang tidak diragukan sebagai output sistem pendidikan Islam. Negara pun dimungkinkan untuk memberi bantuan modal dan memberi keahlian kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, mereka yang lemah atau tidak mampu bekerja akan diberi santunan oleh negara hingga mereka pun bisa tetap meraih kesejahteraan.
Layanan publik dipermudah, bahkan digratiskan sehingga apapun pekerjaannya tidak menghalangi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, bahkan hidup secara layak. Dengan begitu, kualitas SDM pun akan meningkat dan siap berkontribusi bagi kebaikan umat. Semua ini kembali pada soal paradigma kepemimpinan Islam yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Seorang pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang dipimpinnya. Rasulullah saw. bersabda, “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat). Ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Jika ada satu saja rakyat yang menderita karena buruknya pengurusan mereka, pemimpin harus siap-siap menerima azab Allah Swt.