Isra mi’raj moment perjalanan mulia nabi Muhammad Sallalahu alaihi wasalam dari Masjidil Aqsa melintasi lapisan-lapisan langit hingga mencapai Sidratul Muntaha. Indonesia pada tahun ini memperingati isra mi’raj pada hari jum’at, 16 Januari 2026, berteparan dengan 27 Rajab 1447 Hijriyah. Isra mi’raj merupakan salah satu momen penting dalam sejarah perjalanan Islam. Dalam perjalanan is’ra mi’raj Rosulullah […]

Setiap tahun Isra Mikraj diperingati dengan berbagai kegiatan seperti sedekah, puasa, ceramah keagamaan, dan lainnya dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Namun sayangnya, peringatan tersebut dimaknai hanya sebatas perjalanan spiritual Rasulullah saw. dalam menerima perintah salat semata. Banyak peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab. Isra Mikraj adalah salah satunya satunya, yaitu perjalanan Rasulullah

KHUTBAH PERTAMA اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمُتَّصِفُ بِالْمَكَارِمِ كِبَارًا وَصَبِيًّا. اللهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

Bagi orang-orang yang berfikir, akan tampak jelas bagaimana wajah dunia hari ini. ”seperti buah kepayang, luar elok dalam beracun,” agaknya pribahasa ini cocok untuk menggambarkan bagaimana tatanan dunia yang kini dipimpin oleh ideologi kapitalisme. Sistem yang seakan-akan dapat membawa kebebasan, kesejahteraan, keadilan serta menjamin hak asasi manusia yang selama ini diagungkan. Namun pada kenyatannya dunia

Seperti diketahui, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebuah inisiatif ambisius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara partisipatif dan transparan. (Muslimah news, 9/1/2026). Dengan adanya kebijakan ini mereka menginginkan agar hasilnya bisa terlihat, terasa, dan memberikan

Ruang publik pada hakikatnya disediakan negara untuk menjamin kelancaran aktivitas masyarakat secara aman, tertib, dan berkeadilan. Jalan raya, trotoar, dan fasilitas umum bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan sarana vital yang menentukan kualitas hidup warga kota. Namun, realitas perkotaan di Indonesia kerap menunjukkan paradoks: aktivitas ekonomi yang seharusnya diatur negara justru berkembang secara liar dan mengorbankan

Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi untuk tahun 2026 kembali menyita perhatian publik nasional. Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu pusat industri terbesar di Asia Tenggara, kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia. Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menyepakati kenaikan UMK sebesar 6,84 persen dari Rp5.558.515,10 menjadi Rp5.938.885. Keputusan tersebut diambil melalui rapat

Kerusakan moral para generasi Indonesia semakin kritis. Diantaranya zina (pelacur), zina sudah menjadi hal yang biasa dan bahkan bukan hal yang tabu atau terlarang. Layanan maksiat ini sudah semakin mudah diakses melalui media sosial. Dilansir oleh detik.com (17/3/2024). Sebanyak 32 orang terjaring razia yang dilakukan Satpol PP, Polisi, dan TNI di hotel dan wisma di

Media asing berbondong-bondong menyoroti pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi KUHP 6 Desember lalu. Pasalnya dalam UU tersebut ada aturan baru yang melarang seks di luar nikah untuk penduduk lokal dan pelancong. Bahkan ada hukuman penjara jika melanggar. Berdasarkan KUHP baru, perzinaan akan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda

Sebuah negara pasti memiliki hukum perundang-undangan yang dijadikan landasan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.  Negara membuat kebijakan dan aturan, kemudian rakyat menjadi pelaksana dari aturan tersebut. Karena rakyat adalah pihak yang diurusi oleh negara, maka aturan yang ditetapkan negara semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Dan negara tidak boleh membuat aturan yang