Sudan kembali berdarah. Wilayah Darfur, khususnya kota El-Fasher, menjadi saksi kebiadaban yang nyaris tak terbaca lagi oleh nurani manusia. Pembantaian terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas medis, serta gelombang pengungsian puluhan ribu orang dalam hitungan hari. Semua ini mengulang tragedi lama yang tak pernah benar-benar selesai. Menurut laporan Republika (29/10/2025), sedikitnya 1.500 jiwa terbunuh dalam tiga […]

Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) Institut Teknologi Bandung (ITB) baru-baru ini menggelar workshop kreator konten bertajuk “Glo-Up: 1000 Ide.” Acara yang berlangsung Selasa (14/10) di Multifunction Hall Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara ini diikuti 535 pelajar dari 16 sekolah setingkat

Hari Santri Nasional (HSN) yang diperingati setiap 22 Oktober kembali disambut dengan gegap gempita. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun menginstruksikan beragam kegiatan untuk menyemarakkan HSN 2025, mulai dari ziarah ke makam para ulama dan aulia, bakti sosial, hingga kegiatan peduli lingkungan. (banten.nu.or.id, 8/10/2025). Namun di balik semarak perayaan tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah

Di tengah semangat peringatan Hari Santri, muncul berbagai pernyataan dan agenda seremonial yang mengundang perhatian. Dengan inilah kita melihat bagaimana makna perjuangan Islam yang kerap dimaknai dengan beragam tafsir, termasuk oleh para pemangku kebijakan. Seperti halnya Menteri Agama yang mengatakan bahwa pesantren bukan hanya milik umat Islam, akan tetapi juga rumah kebangsaan bagi seluruh anak

Peringatan hari santri selalu mendapatkan perhatian besar dari masyarakat setiap tahunnya. Berbagai macam kegiatan dilakukan untuk memeriahkannya, namun dibalik kemeriahan peringatan hari santri ini muncul berbagai macam catatan yang kritis. Peringatan yang di didominasi oleh kegiatan seremonial dinilai belum menggambarkan peran sejati santri sebagai sosok yang fakih fiddin (mendalami agama) dan agen perubahan dalam masyarakat.

Guru adalah pemegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, realita guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) gajinya sangat memprihatinkan dan masih tergolong minim. Sedangkan guru honorer jumlahnya banyak dan telah lama pengabdiannya, tetapi menghadapi ketidakpastian kesejahteraan meskipun sudah berstatus PPPK. Tak kunjung cairnya tunjangan, ketimpangan dengan ASN PNS, beban kerja tetap berat adalah

Pada Selasa, 21 Maret 2023, buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta Selatan dalam rangka menolak aturan pemotongan upah 25 persen. Aturan pemotongan upah buruh itu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 pasal 8 ayat 1 berisi bahwa “Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang

Fenomena krisis tenaga kerja global semakin nyata. Badan-badan dunia, termasuk Organisasi Buruh Internasional (ILO), mencatat meningkatnya jumlah pengangguran muda di berbagai belahan dunia. Kondisi ini tidak hanya soal kurangnya lapangan kerja, tapi juga kualitas pekerjaan yang tersedia: upah rendah, kontrak pendek, hingga minimnya perlindungan sosial. > “Generasi muda yang seharusnya menjadi motor perubahan justru terjebak

Raya, balita berusia 4 tahun asal Sukabumi, harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang memilukan. Tubuh mungilnya dipenuhi ribuan cacing gelang hingga akhirnya ia meninggal dunia. Awalnya, kasus ini terungkap ketika cacing keluar dari hidungnya sehingga ia segera dilarikan ke RSUD R. Syamsudin SH (detiknews.com, 25/8/2025). Hasil pemeriksaan medis menemukan tidak kurang dari 2 kilogram cacing

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan pemerintah akan mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai triliunan rupiah. Penghapusan tunggakan ini dimaksudkan agar peserta BPJS tidak lagi terbebani utang masa lalu sehingga mereka bisa kembali memulai iuran baru tanpa halangan administratif. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyatakan dukungannya.