Kembali pada awal Juli 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dua kasus yang cukup besar. Dengan menunjukkan pola korupsi serupa seperti manipulasi sistem pengadaan demi keuntungan pribadi. Proyek jalan di Sumatera Utara dan pengadaan mesin EDC (Electronic Data Capture) di bank milik negara yaitu BRI menjadi sorotan dengan dua lokasi yang berbeda. Dilaporkan dari kumparan.com, […]

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang menerima Tim Verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 secara hybrid di Command Center, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (24/6/2025). Verifikasi ini merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan KLA, sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak

Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia(HAM) harus diwujudkan dalam

Hadirnya buah hati merupakan anugrah yang Allah SWT berikan, buah hati memiliki hak untuk dicintai, dilindungi dan dipenuhi semua kebutuhannya. Namun di sistem sekuler saat ini tidak semua buah hati dijadikan permata hati oleh keluarganya. Kenyataan ternyata banyak kasus kekerasan terhadap buah hati, kasusnya sama, pelaku dan motifnya berbeda. Mirisnya, pelaku selalu orang yang paling

Anak berhadapan dengan hukum masih menjadi fenomena yang umum ditemui di negri ini. Baru-baru ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan memperkuat upaya pencegahan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat sekitar 200 kasus telah dilaporkan. Kepala Dinsos Balikpapan Edy Gunawan mengatakan, jumlah tersebut menunjukkan penurunan

Sejak awal Oktober 2024 telah diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan kian melonjak, dan tercatat sebanyak 72 kasus kekerasan yang mengkhawatirkan di wilayah Kutai Timur (Kutim) ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Asti Mazar. Tambahnya, penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak harus melibatkan berbagai piak, termasuk keluarga dan institusi

Mengutip dari infosatu.co bahwa ribuan bangku kosong di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Samarinda menjadi alarm terbuka bagi penyelenggara pendidikan negara. Darlis Pattalongi, Sekreataris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, mengungkap bahwa jumlah kursi siswa yang belum terisi di SDN mencapai lebih dari 2.000. Temuin ini menandakan rendahnya peminatan masyarakat terhadap sekolah negeri sehingga menuntut perbaikan

Masih seperti tahun-tahun yang lalu, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) baru sekedar seremonial. Setiap tahun yang terus diperbarui baru pada tahap tema utama perayaan HAN. Dan pada tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah merilis tema utama “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”. Selain itu, ada beberapa

Ironi kasus penjualan bayi lintas negara mengejutkan publik. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) Polda Jawa Barat mengungkap sindikat jual beli bayi yang telah menjual sebanyak 24 bayi ke Singapura. Bayi-bayi yang dijual sindikat ini sebagian besar masih berusia dua hingga tiga bulan dan berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat. (BeritaSatu.com). Berdasarkan data KPAI, pada

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan diperdangangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (BJPH). Di atur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat